Selasa, 22 Februari 2011

Foke Memang Bukan Ahlinya

JAKARTA – Ormas pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Benteng Kedaulatan (BK) meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi turun tangan mengatasi kemacetan lalu-lintas di Ibukota Jakarta. BK menilai Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sudah tak mampu mengatasi kemacetan di Jakarta.

“Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Fauzi Bowo semakin terlihat tidak punya kapasitas mengatasi kemacetan ini. Karena itu. Kita meminta Kementerian Perhubungan segera mengambil-alih penanganan kemacetan yang semakin parah di Jakarta," tegas Sekjen BK, Danial F Lolo kepada wartawan di kantornya kawasan Tebet, Jakarta Selasa (22/2).

Menurutnya, kemacetan yang saban hari terjadi di Jakarta membawa konsekuensi biaya hidup tinggi dan tekanan kejiwaan bagi masyarakat Jakarta. Terlebih lagi di saat hujan, kemacetan semakin bertambah parah.

"Fakta inilah yang barangkali memotivasi seorang Presiden SBY secara khusus menyampaikan kritikannya terhadap minimnya pemeliharaan dan penambahan infrastruktur pembangunan jalan. Artinya, SBY juga merasakan hal sama dengan apa yang dirasakan oleh warga Indonesia yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya," ungkap Danial.
Selama ini, lanjutnya, seolah belum ada perhatian khusus seorang presiden terhadap kekacauan lalu-lintas di Ibukota Jakarta. Tapi karena tidak seriusnya Gubernur DKI Jakarta mencarikan jalan keluar, wajar jika Presiden mengkritisi ruwetnya lalu-lintas juga menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

“Foke (sapaan akrab Fauzi Bowo,red), hanya berjanji mengatasi kemacetan Jakarta itu kan untuk komoditas kampanye Pemilukada DKI. Tapi setelah dia jadi gubernur, macet dan banjir tetap saja menjadi ikon Kota Jakarta dan Foke memang bukan ahlinya," ungkap Danial, lagi. 

Terakhir Danial mengatakan, di era otonomi daerah tidak semua masalah yang terjadi baik di Jakarta maupun di luar Jakarta secara otomatis menjadi urusan dan tanggung jawab presiden. Sebab, gubernur, bupati dan walikota secara konstitusi juga punya tanggung jawab.

"Tapi karena melihat secara politis, maka presiden-lah yang selalu dipersalahkan. Sebaliknya, ketika presiden mengkritisi rendahnya kinerja kepala daerah, tidak satupun politisi memberikan apresiasi," tukasnya. (fas/jpnn)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar